TULANG BAWANG – Ketua DPRD Tulang Bawang dari Partai PDIP, Sopi’i, menegaskan siap melaksanakan titah atau Intruksi DPP Partai DPP PDIP tentang penolakan impor beras.
“Saya sebagai Ketua DPRD Tulangbawang dari PDIP siap melaksanakan Intruksi partai. Menolak impor beras. Alasannya adalah
Tulang Bawang salah satu Kabupaten lumbung beras di lampung,”kata Ketua DPRD Tulang Bawang, Senin (22/3/2021).
Seruan tolak impor beras itu disampaikan langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, I Made Urip.
Seruan tertulis itu ditujukan kepada seluruh Ketua DPD dan DPC Partai PDIP Seluruh Indonesia, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Seluruh Indonesia, Pimpinan DPRD Partai PDIP Seluruh Indonesia.
Petikan Intruksi DPP PDIP itu atas dasar, Pertama, keputusan Kongres V Partai untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi. Jalan berdikari ini antara lain diwujudkan dengan mendorong Indonesia yang berdaulat di bidang pangan.
Kedua, sejak 1 tahun yang lalu. Tiga Pilar Partai telah mempelopori gerakan menanam tanaman yang bisa di makan, termasuk tanaman pendamping beras antara lain Sagu, Ketela, Pisang, Sukun, Jagung, Umbi, Sorgum, Talas, Porang dll. Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman pangan yang luar biasa. Ketiga Seluruh kader Partai mendorong upaya diversifikasi pangan termasuk buah-buahan, sayur
“Intruksi keempatnya adalah bahwa basis utama PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi adalah petani, wong cilik, kaum marhaen. Bahwa saat ini negara dalam keadaan sulit akibat dampak pandemi covid-19. Diperlukan upaya menghemat devisa negara. Jangan dihambur-hamburkan untuk membeli beras dari petani asing,”tulisnya.
Kelimanya adalah, bahwa keputusan impor beras dan garam diputuskan secara sepihak oleh Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Di balik impor selalu ada pemburu rente.
Keenam bahwa Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu sedang mengampanyekan Cintai Produk Dalam Negeri, termasuk beras. Apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan selain bertentangan dengan politik pangan presiden juga tidak sesuai dengan kebijakan Presiden untuk mencintai produk dalam negeri.
“Ketujuh bahwa Kebijakan Impor tsb nyata-nyata merugikan petani. Kebijakan tsb sangat patut diduga, ditungganggi oleh mafia impor, pemburu rente,”lanjutnya.
Inilah enam isi petikan intruksi DPP PDIP kepada seluruh kader :
1). Seluruh Tiga Pilar Partai terus bergerak memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan, dan menyosialisasikan kampanye diversifikasi pangan, dengan mengurangi konsumsi beras dan menggantikan dengan makanan pendamping beras.
2). Jika simpatisan, anggota, dan pemilih PDI Perjuangan yang berjumlah 28 juta mengurangi konsumsi beras sebanyak 10% saja, maka akan mengurangi konsumsi beras sekitar 312 ribu ton. Ini pun dilakukan ketika produksi petani berkurang akibat nencana. Dengan mengurangi konsumsi beras, dari aspek kesehatan ditinjau dari penimbunan gula dalam tubuh, akan lebih baik. Dari pada impor beras asing, lebih baik, Partai mendorong gerakan mengurangi konsumsi beras.
3). Kepada Kepala Daerah, wakil kepala daerah, dan Pimpinan Dewan dari PDI Perjuangan agar mengumumkan hasil gerakan menanam tersebut dan sekaligus,mengampanyekan gerakan mengurangi konsumsi beras.
4). Kepada Kepala Daerah, wakil kepala daerah, dan pimpinan dewan, agar menggalang petani, asosiasi petani, tokoh masyarakat untuk menolak impor beras yang dilakukan Menteri Perdagangan dan mengusulkan solusi kepada pemerintah. Gerakan penolakan ini disampaikan tertulis dan disebarluaskan melalui media.
5). Kepada seluruh anggota dan kader Partai, Pimpinan Partai untuk bergerak ke bawah, menggalang petani, dan menyampaikan sikap resmi Partai untuk menolak impor beras.
6). Partai melalui sinergi tiga pilar Partai terus mendorong kebijakan pangan yang mendorong keberpihakan pada petani, mendorong jalan berdikari di bidang pangan. (*)
Penulis : rilis
Editor : budiaje
