TULANG BAWANG – Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, dikabarkan memiliki tunggakan pembayaran biaya pendidikan sekitar Rp 2 Milyar kepada pihak SMA Kebangsaan di Kabupaten Lampung Selatan.
Besarnya tunggakan biaya pendidikan itu, dikabarkan disebabkan lantaran Bupati Tulangbawang, Winarti, belum melakukan pembayaran biaya pendidikan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dengan pihak SMA Kebangsaan.
“Para wali murid di Kabupaten Tulangbawang sudah berulangkali mendapatkan tagihan biaya pendidikan yang selama ini belum dibayar oleh Pemkab Tulangbawang. Para wali murid gelisah dan merasa tak nyaman,”ujar salah satu wali murid siswa SMA Kebangsaan yang enggan disiarkan namanya.
Ia menjelaskan, kerjasama pendidikan itu dijalin sejak Pemerintahan Bupati Hanan A Rozak dan Wakil Bupati Heri Wardoyo (Handoyo) pada medio tahun 2013. Saat itu Handoyo aktif melakukan pembayaran biaya pendidikan.
“Nah pada zaman Bupati Winarti ini belum pernah melakukan pembayaran. Sehingga Pemkab Tulangbawang punya hutang banyak kepada SMA Kebangsaan. Kami para wali murid sudah pernah mengadu ke Dinas Pendidikan Tulangbawang namun belum direspon,”terangnya.
Terpisah, Kepala SMA Kebangsaan Lampung Selatan, Hardian, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihak Pemkab Tulangbawang memiliki tunggakan biaya pendidikan para siswa yang berasal dari Tulangbawang. Pihak SMA Kebangsaan mengaku akan memberikan data secara rinci dan akurat tentang banyaknya tunggakan itu.
“Baik Pak. Nanti akan ditanggapi oleh humas kami. Tapi selow respon gak papa ya Pak. Karena saat ini kami sedang sangat sibuk. Tunggu ya nanti akan kami kirim secara rinci dan detail,”kata Kepsek SMK Kebangsaan, Hardian, via ponselnya, Senin (26/10/2020) siang.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Tulangbawang yang membidangi masalah pendidikan mengaku akan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait dan leading sektornya. Komisi IV akan melakukan dialog dan komunikasi dengan leading sektornya.
“Ya,urusan pendidikan adalah bidangnya atau ranahnya di Komisi IV. Segala persoalan menyangkut pendidikan akan masuk di Komisi IV,”kata Holil, Anggota Komisi IV DPRD Tulangbawang. (*)
