TULANG BAWANG – Masih soal seputar polemik beras dan paket bantuan sosial (bansos). Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulangbawang, terkesan saling pukul soal paket bantuan soal (bansos) Covid19.
Bantuan paket sembako Covid19 yang digelontorkan Pemkab Tulangbawang sebanyak 27ribu paket senilai Rp4,5 Miliyar. Ini adalah angka fantastis bersumber dari APBD Tulangabawang tahun 2020. Rinciannya adalah 150.000 X 27.000 = 4,5 Milyar lebih.
Sayangnya, dua instansi atau satuan kerja yang menangani soal paket bansos itu terkesan saling lempar tangan, dan saling pukul. Pihak Dinas Sosial (Dinsos) mengaku itu adalah ranah BPBJ.
“Soal pengadaan paket bansos tanya saja ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Berapa jumlah paket bansos dan nilainya berapa itu tanya ke sana ya,”ujar Sekretaris Dinsos Tulangbawang, Binhar, via ponselnya.
Binhar menjelaskan, penyediaan beras bansos dari Gapoktan Rawajitu Selatan. Sedangkan barang paket bansos lainnya penyedianya dari PT. Mubarokah Jaya Makmur (MJM) yang beralamatkan di Metro. Nilai paket sembako Rp150ribu.
Sedangkan pihak BPBJ mengaku, paket bansos itu adalah kewenangan Dinsos. Paket bansos yang berisi beras 5kg, susu 2 kaleng, minyak goreng satu botol, sabun mandi 3 biji, gula 1kg, terigu 1kg, itu adalah tanahnya Dinsos.
“Kalau soal paket bansos silahkan tanya Dinsos ya Mas. Saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya yakin pihak Dinsos dapat memberikan jawaban dan menjabarkan secara detail,”terang Nanan.
Aa Nanan, sapaan akrab Nanan Wisnaga menerangkan, secara formalnya, penanganan Covid19 tidak melalui BPBJ. Namun setiap pengadaan dan penyediaan barang dan jasa dalam setiap kegiatan ada aturan, proses dan prosedurnya. Termasuk dalam bantuan penanganan Covid19.
“Prosedur dan aturannya sudah disiapkan dalam slide. Silahkan slide dilihat dan dibaca ya. Biar bisa dipahami dan dimengerti bersama,”terang Nanan panjang. (*)