Qudrotul Ikhwan Dinilai Tak Becus Tangani Dua Konflik Pasca Pilkakam
TULANG BAWANG – Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan diduga kurang piawai dan tidak tegas dalam merespon permasalahan yang terjadi di tengah – tengah masyarakat Pasca Pilkakam serentak tahun 2023.
Pemerhati sosial masyarakat, Setiyo Budi Pramono, dengan tegas menyebut, Bupati Tulang Bawang bersama unsur pejabatnya gagal dalam menyelesaikan secara cepat dan tepat sejumlah permasalahan yang muncul akibat dari dampak buruk usai Pilkakam.
Pertama, Qudrotul dan bawahannya tidak merespon dan melakukan pembiaran adanya tindakan arogansi oknum Kepala Kampung Warga Makmur Jaya, Dewi Kustianti, yang telah menarik mobil ambulance secara sepihak, pada medio bulan September 2023. Itu dilakukan hanya dengan melalui telepon sellular, penarikan mobil milik negara itu tanpa melalui musyawarah.
“Kemudian mobil ambulance itu diberikan kepada salah satu Tim Suksesnya saat Pilkakam. Itu adalah tindakan yang tidak etis, tidak elok, tidak baik, perbuatan diluar nalar dalam situasi panas usai Pilkakam. Begitukah pemimpin yang dipilih rakyatnya,”ujar Budi.
Hingga saat ini, pihak pemerintah daerah hanya bisa bengong, hanya bisa melihat dan membaca berita, hanya bisa bergumam saja tanpa mengambil langkah – langkah kebijakan sebagai abdi rakyat yang digaji negara.
Kedua, Qodrotul dan bawahannya disinyalir tidak berdaya dalam merespon dan memutuskan kebijakan tentang adanya tuntutan penghitungan ulang suara rusak dalam Pilkakam Batu Ampar, Kecamatan Gedung Aji Baru.
Prosesnya panjang, salah satu calon kakam sudah melakukan gugatannya secara prosedular, secara tertib administrasi dan telah dilakukan secara sah menurut aturan. Namun belum direspon oleh bupati maupun panitia kabupaten.
“Padahal tuntutannya sangat sederhana, yakni minta hitung ulang surat suara tidak sah. Itu saja. Bukan minta hitung ulang surat suara seluruhnya. Begitu saja tidak kelar. Tidak klear. Tidak selesai. Tidak tuntas. Terus bagaimana, kenapa dan mengapa, kok bisa sekeras itu, sehingga harus dilakukan dengan cara yang keras juga,”terang Budi panjang.
Endingnya, terjadilah demo besar, unjuk rasa dan tuntutan dengan cara menyuarakan di depan publik. Itu adalah bentuk demontrasi perdananya yang dilakukan oleh masyarakat pendukung salah satu calon kepala kampung yang berjuang mendapatkan keadilan berdemokrasi.
Salah satu tokoh demokrasi, Eza, mengatakan bahwa semustinya bupati dan jajarannya merespon segala bentuk permasalahan Pasca Pilkakam. Apapun bentuknya konflik tidak boleh dibiarkan berlarut – larut tanpa adanya keputusan tegas dari pemerintah.
“Indonesia adalah negara demokrasi dan berkepastian hukum dan ataupun ketegasan pemimpin berdasarkan regulasi yang menaunginya. Masak mutusin permasalahan sekecil itu menggantung berbulan – bulan,”tegasnya. (*)