MESUJI – Proses pelelangan tender proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PUPR Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, diduga bermasalah dan dinilai terkondisikan. Dugaan permasalahan itu mulai meledak. Ledakan boom waktu diprediksi terdengar di aparat penegak hukum (APH).
Berbagai pihak, mulai dari unsur masyarakat umum hingga para pegawai di lingkungan Pemkab Mesuji menyorot miring soal pelaksanaan proyek diwilayah setempat yang ditengarai dikuasai oleh para oknum pejabat setempat.
“Ya. Proyek – proyek di Kabupaten Mesuji sebagian besar dikuasai oleh anak seorang pejabat. Bahkan, belum lama ini ada anak pejabat ribut diduga rebutan proyek,”ujar salah satu warga Mesuji yang enggan disiarkan namanya, Rabu (28/10/2020).
Sumber menambahkan, ada dugaan dan indikasi adanya proyek titipan atau pengantin dalam proses pelelangan tender sejumlah proyek di Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Mesuji.
“Setahu saya dan banyak yang bilang bahwa ada oknum anak pejabat yang mengatur dan mengelola proyek – proyek di Mesuji. Pokoknya proyek PL atau proyek kecil – kecil juga ikut diambilnya. Ikut disikatnya. Padahal dia itu anak pejabat,”terangnya panjang.
Disisi lain, adanya dugaan anak pejabat di Mesuji yang ikut aktif bermain proyek, dinilai sudah ramai jadi perbincangan di lingkungan Pemkab Mesuji, juga mulai ramai muncul di beranda media sosial dan media massa.
“Tadi malam sudah ada yang menggunggah di FB sindiran soal anak pejabat di Mesuji yang menjadi aktor proyek dan sudah banyak menerima sesuatu dari proyek – proyek yang dikerjakan di Mesuji,”paparnya.
Kalimat terakhirnya, hendaknya pihak – pihak terkait, seperti pihak Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) musti lebih jeli, merespon dan menindaklanjuti isu – isu soal permasalahan proyek di Mesuji.
“Soal pembuktian dan pembenarannya adalah pihak aparat hukum yang berwenang untuk menindaklanjuti isu yang berkembang. Mustinya jangan menunggu laporan atau menunggu ada yang melaporkan dahulu. Proyek itu pakai uang negara, mungkin penegak hukum yang lebih paham dan lebih jeli ,”tukasnya.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas UKPBJ Mesuji sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Iwan Julisman, belum dapat dikonfirmasi secara langsung. HARIANTUBA.COM sudah mencoba untuk melakukan konfirmasi via aplikasi WA ponsel miliknya, namun belum mendapatkan jawaban dan tanggapan.
Salah satu PPK proyek Mesuji, Aknatius Syahrizal saat dikonfirmasi mengaku bahwa dirinya tidak berhak untuk menjawab konfirmasi atau menjawab tanggapannya terkait dengan dugaan permasalahan proyek di Mesuji.
“Maaf ya bang, saya bukan panitianya bang. Tanya saja langsung ke UKPBJ nya bang,”jawab singkat PPK proyek di Mesuji, via ponselnya. (*)